Penulis: Rahdini Ikaningrum
JAKARTA- Konflik dan teror di Poso, Sulawesi Tengah, harus diselesaikan segera. Bila tidak dikhawatirkan akan berkepanjangan dan menjadi konflik permanen yang sulit diatasi.
"Kita tidak ingin konflik poso menjadi permanen dan kerikil dalam kehidupan kebangsaan kita, oleh karena itu perlu ada penyelesaian segera," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin usai bertemu Wapres Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (3/11) pagi.
Untuk penyelesaiannya, kata Din, tidak bisa tidak, penegakan hukum langkah mutlak. Itu sebabnya, kata dia, hal itu harus dilakukan secara berkeadilan dengan tidak memihak pihak mana pun. "Kita negara hukum, hukum harus ditegakkan. Saya sangat mendukung penegakan supremasi hukum."
Dengan begitu, siapa pun yang terlibat, harus diproses hukum baik dari kalangan Islam maupun Kristen. Din mengaku menyarankan kepada Wapres agar penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan, tidak hanya kelompok tertentu dari pihak terkait dan terlibat.
Namun demikian, Din mengingatkan agar penyelesaian kasus Poso tetap mempertimbangkan unsur sensitifitas agama. Termasuk menghargai simbol atau lambang dan hari keagamaan.
Bagaimana pun, kata Din, hal itu perlu dilakukan mengingat latar belakang masyarakat setempat yang cukup kental keagamaannya. Dengan begitu, kata Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu nantinya peristiwa seperti malam Takbiran beberapa waktu lalu tidak perlu terjadi dan menimbulkan korban.
Menurut Din, MUI juga akan terus mendorong umat beragama lewat para tokohnya di Poso dan Sulawesi Tengah untuk semakin meningkatkan kerukunan. (Rdn/OL-02).
