'Konflik Poso Harus Segera Diselesaikan'

Sabtu, 04 Nov 2006

Penulis: Rahdini Ikaningrum

JAKARTA- Konflik dan teror di Poso, Sulawesi Tengah, harus diselesaikan segera. Bila tidak dikhawatirkan akan berkepanjangan dan menjadi konflik permanen yang sulit diatasi.

"Kita tidak ingin konflik poso menjadi permanen dan kerikil dalam kehidupan kebangsaan kita, oleh karena itu perlu ada penyelesaian segera," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin usai bertemu Wapres Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (3/11) pagi.

Untuk penyelesaiannya, kata Din, tidak bisa tidak, penegakan hukum langkah mutlak. Itu sebabnya, kata dia, hal itu harus dilakukan secara berkeadilan dengan tidak memihak pihak mana pun. "Kita negara hukum, hukum harus ditegakkan. Saya sangat mendukung penegakan supremasi hukum."

Dengan begitu, siapa pun yang terlibat, harus diproses hukum baik dari kalangan Islam maupun Kristen. Din mengaku menyarankan kepada Wapres agar penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan, tidak hanya kelompok tertentu dari pihak terkait dan terlibat.

Namun demikian, Din mengingatkan agar penyelesaian kasus Poso tetap mempertimbangkan unsur sensitifitas agama. Termasuk menghargai simbol atau lambang dan hari keagamaan.

Bagaimana pun, kata Din, hal itu perlu dilakukan mengingat latar belakang masyarakat setempat yang cukup kental keagamaannya. Dengan begitu, kata Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu nantinya peristiwa seperti malam Takbiran beberapa waktu lalu tidak perlu terjadi dan menimbulkan korban.

Menurut Din, MUI juga akan terus mendorong umat beragama lewat para tokohnya di Poso dan Sulawesi Tengah untuk semakin meningkatkan kerukunan. (Rdn/OL-02).

'Konflik Poso Harus Segera Diselesaikan'

Sabtu, 04 Nov 2006

Penulis: Rahdini Ikaningrum

JAKARTA- Konflik dan teror di Poso, Sulawesi Tengah, harus diselesaikan segera. Bila tidak dikhawatirkan akan berkepanjangan dan menjadi konflik permanen yang sulit diatasi.

"Kita tidak ingin konflik poso menjadi permanen dan kerikil dalam kehidupan kebangsaan kita, oleh karena itu perlu ada penyelesaian segera," ujar Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin usai bertemu Wapres Jusuf Kalla, di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (3/11) pagi.

Untuk penyelesaiannya, kata Din, tidak bisa tidak, penegakan hukum langkah mutlak. Itu sebabnya, kata dia, hal itu harus dilakukan secara berkeadilan dengan tidak memihak pihak mana pun. "Kita negara hukum, hukum harus ditegakkan. Saya sangat mendukung penegakan supremasi hukum."

Dengan begitu, siapa pun yang terlibat, harus diproses hukum baik dari kalangan Islam maupun Kristen. Din mengaku menyarankan kepada Wapres agar penegakan hukum dilakukan secara berkeadilan, tidak hanya kelompok tertentu dari pihak terkait dan terlibat.

Namun demikian, Din mengingatkan agar penyelesaian kasus Poso tetap mempertimbangkan unsur sensitifitas agama. Termasuk menghargai simbol atau lambang dan hari keagamaan.

Bagaimana pun, kata Din, hal itu perlu dilakukan mengingat latar belakang masyarakat setempat yang cukup kental keagamaannya. Dengan begitu, kata Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu nantinya peristiwa seperti malam Takbiran beberapa waktu lalu tidak perlu terjadi dan menimbulkan korban.

Menurut Din, MUI juga akan terus mendorong umat beragama lewat para tokohnya di Poso dan Sulawesi Tengah untuk semakin meningkatkan kerukunan. (Rdn/OL-02).

PT Inco Diharap Tampung Pemuda Pengangguran di Poso

Sabtu, 04 Nov 2006

LUWU--MIOL: Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Erman Suparno mengharapkan PT International Nickel Indonesia (PT Inco) Tbk dapat menampung para pemuda yang masih menganggur di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah, dalam Program Pelatihan Industri (PPI), guna menyiapkan mereka ke dalam dunia kerja.

"Sebagai contoh program bagi balai latihan kerja (BLK) yang ada di tanah air, PPI di PT INCO ini diharapkan juga menampung para pemuda yang masih menganggur di daerah konflik Poso sehingga siap dalam berkompetisi di dunia kerja," kata Erman dalam kunjunganya ke PPI PT Inco Tbk, di Sorowaku, Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Sabtu (4/11).

Menurut Erman, PPI yang dimiliki oleh PT Inco merupakan BLK yang telah melakukan spesialisasi kerja untuk industri sehingga lulusannya dapat bersaing dalam dunia kerja.

"Hal ini bisa menjadi pilot project bagi pengembangan BLK di tanah air," kata Erman.

Untuk itu, menurut Erman, tidak tertutup kemungkinan para instruktur PPI tersebut diperbantunkan di BLK dari berbagai daerah.

"Namun demikian program pengembangan BLK tersebut akan disesuaikan dengan kondisi daerah dan kabupaten setelah dibahas dalam pertemuan dengan bupati dan walikota se-Indonesia," kata Erman yang dijadwalkan akan mewisuda lulusan Akademi Teknik Sorowaco Minggu (5/11). (Ant/OL-06)

Rumah Mendiang Pendeta Kongkoli Dijaga Ketat Brimob

Sabtu, 04 Nov 2006

Penulis: Hafid

PALU--MIOL: Rumah mendiang Pendeta Irianto Kongkoli, 42, yang tewas ditembak orang tak dikenal pada 16 Oktober lalu, sejak Selasa (31/10) hingga Sabtu (4/11) ini mendapat pengamanan ekstra ketat dari aparat keamanan.

Rumah yang terletak di jalan Tanjung Manimbaya, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), ini dijaga tiga anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda Sulteng yang bersenjata lengkap.

Menurut petugas, pengamanan dilakukan berdasarkan instruksi pimpinan untuk menghindari aksi teror bagi anggota keluarga mendiang Pendeta Kongkoli. Petugas secara bergantian melakukan pengamanan baik siang maupun malam hari.

Pihak keluarga sebelumnya melaporkan bahwa mereka sering menerima ancaman teror melalui pesan singkat (sms) telepon selular dari orang tak dikenal. Aksi teror itu membuat pihak keluarga merasa tidak nyaman dan terancam keselamatan jiwanya.

Belum ada batas waktu hingga kapan pengamanan terbuka itu terus dilakukan.

Pendeta Kongkoli ditembak orang tak dikenal dari jarak dekat saat berada di sebuah toko bangunan bersama istrinya Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Rita Arianti Kupa (anggota Polsek Palu Timur), di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan. (HF/OL-06)