Pertemuan Wapres di Palu Tak Lahirkan Kesepakatan Baru

Senin, 30 Oktober 2006

Palu – Pertemuan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla dengan tokoh agama Kristen dan Muslim Poso tidak melahirkan kesepakatan baru. Dalam pertemuan itu, Wapres hanya menegaskan tiga kebijakan pemerintah menyangkut kekerasan di Poso dan sekitarnya.
Ketiga kebijakan itu yakni: pertama, upaya penegakan hukum terhadap seluruh tindak kekerasan di Poso. Kedua, penegasan bahwa terorisme adalah musuh bersama; dan ketiga dalam rangka butir pertama dan kedua, aparat yang di-BKO-kan (di bawah kendali operasi) masih sangat diperlukan di Poso.
Hal itu diungkap AR Tubondo, Dosen Sekolah Tinggi Teologia (STT) Tentena dan mantan Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) ketika dihubungi SH, Senin (30/10) pagi ini. AR Tubondo adalah salah satu tokoh Kristen yang diundang hadir dalam pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla di Gubernuran Siranindi II, Jalan Mohammad Yamin, Palu, Senin (30/10) dini hari.
Pagi ini sekitar pukul 07.00 Wita, Wapres langsung kembali ke Jakarta dari Bandara Mutiara, Palu, Sulawesi Tengah. Dijadwalkan siang ini sekitar pukul 12.00 WIB, Jusuf Kalla di kantornya akan mengadakan jumpa pers menjelaskan hasil pertemuannya dengan tokoh agama Poso.
Tubondo mengatakan, tidak ada kesepakatan karena tidak terjadi konflik antara dua komunitas ini."Tidak ada melahirkan kesepakatan baru selain kesepakatan yang telah dituangkan ke dalam Deklarasi Malino 2001," katanya. Ia menambahkan, pertemuan semalam hingga dini hari itu merupakan penegasan tiga kebijakan pemerintah menyangkut tindak kekerasan di Poso dan sekitarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Ketua Majelis Sinode GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah), Pendeta Ishak Pole meminta Kapolri Jenderal Sutanto memberikan penjelasan secara transparan kepada masyarakat soal pengusutan kasus kekerasan di Sulteng, termasuk kasus penembakan Pendeta Irianto Kongkoli agar masyarakat tidak bingung.
Hal itu dinyatakan Pendeta Ishak Pole dalam pertemuan dengan Wapres Jusuf Kalla, Senin (30/10) dini hari. Pertemuan Wapres Jusuf Kalla dengan sekitar 20 tokoh Kristen Poso berlangsung sekitar satu jam sejak pukul 00.15 Wita. Dalam pertemuan itu, Wapres didampingi Menko Polhukam Widodo AS, Kapolri Jenderal Sutanto, Kepala BIN Syamsir Siregar, Mensos Bachtiar Chamsyah, Menkum dan HAM Hamid Awaluddin dan Mendagri M. Ma'ruf.
Pendeta Ishak Pole menambahkan, penjelasan secara transparan itu dimaksudkan agar semuanya jelas dan yang terpenting tidak menimbulkan kecurigaan di antara masyarakat.
Harapan senada juga dilontarkan Pendeta Dharma Salatta. Ia mengatakan tugas pendeta di Sulteng selama ini bertambah, yaitu selain memberikan khotbah juga harus memberikan pemahaman dalam menyikapi berbagai kasus kasus kekerasan yang terjadi.
Sedangkan, tokoh Kristen asal Poso lainnya yakni Pendeta Lies Sigilipu meminta pemerintah memperhatikan pemulihan ekonomi masyarakat di bekas daerah konflik itu. Diungkapkan, pemulihan ekonomi masyarakat korban kerusuhan di Poso belum tertangani dengan baik sehingga masih banyak penduduk yang hidup dalam kemiskinan.
Dalam pertemuan itu, Wapres Jusuf Kalla memberi respon positif dengan mengatakan bahwa pemerintah sudah menyusun konsep yang akan segera dilaksanakan di bekas daerah konflik itu.

Bentuk Tim Rekonstruksi
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla, Minggu (29/10) malam telah mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Muslim Poso. Dalam pertemuan itu, pemerintah menyetujui permintaan tokoh Muslim Poso untuk membentuk tim rekonstruksi untuk menyelidiki kasus bentrokan antara anggota Brimob dengan warga Poso, Minggu (22/10) serta kasus-kasus kekerasan yang pernah terjadi di bekas daerah konflik itu.
Tim rekonstruksi bentukan pemerintah itu akan berada dibawah koordinasi Menko Polhukam dan keanggotaannya melibatkan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat setempat. "Kami juga mengusulkan perwakilan MUI (Majelis Ulama Indonesia) Pusat untuk dilibatkan dalam tim rekonstruksi," kata Kyai Adnan Arsal, usai mengikuti pertemuan dengan Wapres di Gedung Bappeda Provinsi Sulteng.
Tokoh Muslim Poso yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Yahya Mangun, Adnan Arsal, Lily Saefullah Jafar, Ustad Gani, Wahid Laiji, Farid Jafar, Ibrahim Ismail serta mantan pemimpin Laskar Jihad Jafar Umar Thalib.
Mengenai ultimatum pimpinan ormas Muslim Poso agar pemerintah menarik seluruh pasukan Brimob non-organik dari wilayah Poso, Kyai Adnan Arsal mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan dengan melihat situasi keamanan di Poso.
Dalam pertemuan tertutup yang berlangsung lebih dua jam sejak pukul 21.15 Wita itu dan mendapat kawalan sedikitnya 550 personel gabungan TNI dan Polri itu, Kyai Adnan Arsal berjanji menyerahkan warga Muslim Poso yang DPO (daftar pencarian orang) kepada polisi karena diduga terlibat aksi kekerasan.
Sumber SH menyebutkan, dalam pertemuan itu Kyai Adnan Arsal yang juga Ketua Pondok Pesantren Amanah itu bahkan mendesak Kapolri Jenderal Sutanto yang hadir dalam pertemuan itu untuk menyerahkan daftar DPO kepadanya sehingga pihaknya dapat membantu mencari dan menyerahkan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
Wapres Jusuf Kalla sendiri dalam acara halalbihalal dengan jajaran musyawarah pimpinan daerah serta tokok masyarakat, agama, pemuda dan perempuan se-Sulawesi Tengah, Minggu (29/10) di Palu mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pelaku teror di Poso sebagai musuh bersama. Ia kembali mengulangi penegasan sebelumnya yang menyatakan bahwa kejadian di Poso bukan konflik antarwarga tapi tindakan teror yang dilakukan pihak yang tidak bertanggungjawab dan menginginkan Poso kembali rusuh. (erna dwi lidiawati/ant/nor)