1.009 Rumah dari TNI AD dan Depsos untuk Pengungsi Poso

Kamis, 2 Nov 2006

Penulis: Agustinus

POSO-KSAD Jenderal Djoko Suyanto dan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Kamis (2/11) meresmikan proses pembangunan 1.009 Rumah di Kabupaten Poso. Rumah-rumah tersebut ditujukan bagi masyarakat eks pengungsi korban konflik di sana.

Pembangunan rumah tersebut rencananya dilaksanakan dalam dua tahap. Pertama, akan dibangun 586 unit rumah dan tahap kedua 423 unit. Rumah-rumah tersebar di beberapa tempat yang mencakup sepuluh kecamatan dan 68 desa di wilayah Poso.

Pembangunan 1.009 rumah yang memakan biaya Rp15 miliar tersebut merupakan bagian dari kerja sama TNI AD, pemerintah setempat dan Departemen Sosial melalui program Keserasian Sosial.

"Saya sudah perintahkan personil TNI AD setempat untuk bahu-membahu bersama Departemen Sosial serta pemerintah setempat untuk membangun perumahan tersebut," kata KSAD Djoko Santoso di Poso, Kamis.

Menurut Djoko, awalnya pihak TNI AD menargetkan pembangunan rumah itu selesai Desember 2006. Namun akibat kurangnya bahan baku khususnya kayu, target diundur hingga Januari 2007.

Sebelumnya, TNI AD juga telah membangun 100 Rumah Tinggal Sementara (RTS), satu unit gereja, satu unit masjid dan tiga unit MCK di Desa Matako, Kabupaten Tojo Una-una, Sulawesi Tengah.

RTS itu ditujukan sebagai tempat tinggal sementara bagi eks pengungsi Poso sebelum 1.009 rumah selesai dibangun. Rencananya, Jumat (3/11) KSAD dan Mensos akan mengunjungi lokasi 100 RTS itu.

Program bantuan

Menteri Bachtiar Chamsyah memaparkan selain membangun 1.009 rumah tersebut, pihaknya juga memberikan bantuan uang tunai. Yakni Rp4 juta untuk masing-masing 1.009 KK eks pengungsi korban bencana konflik Poso.

Selain itu, Depsos juga menyerahkan 1.809 paket berisi uang tunai masing-masing Rp5,6 juta kepada masyarakat lokal. Uang bantuan tersebut, kata Bachtiar, harus digunakan untuk membuat kegiatan bersama-sama oleh masyarakat lokal dan masyarakat eks pengungsi. Dengan tujuan membangun kembali kekerabatan dan kesetiakawanan masyarakat yang sempat hilang pasca konflik Poso.

"Penerima bantuan segera melapor bila ada potongan dana bantuan oleh oknum. Karena biaya untuk seluruh kegiatan program ini sudah dianggarkan. Kalau ada potongan, segera lapor," tegas Bachtiar.

Bachtiar menambahkan sebenarnya program sosial kepada masyarakat Poso pascakonflik itu program jangka panjang hingga setiap tujuannya tercapai. Namun Bachtiar yakin program bantuan Poso itu takkan berlangsung lama seiring membaiknya situasi Poso.

"Jaminannya usaha pemerintah yang terus-menerus berusaha merevitalisasi Poso, baik pembangunan fisik maupun masyarakat," jelas Bachtiar. (MJ/OL-02).